Terkait Polemik Hare Krishna, Phdi

Jadi, sebelum tahun 1984 itu sudah terjadi juga penyimpangan-penyimpangan yang prinsip dilakukan oleh Hare Krishna sehingga dibuatlah kebijakan pelarangan di seluruh Indonesia,”kata Putra Sukahet. Sebagaimana diketahui, belakangan ini kerap kali dunia maya khususnya di grup-grup facebook di Bali di hebohkan dengan postingan foto dan video kontroversi dan berbau provokasi yang berisi kegiatan-kegiatan para penganut aliran Hare Krishna di Bali. Karena di nilai aneh dan di luar kebiasaan umat Hindu di Bali, postingan-postingan menyangkut Hare Krishna begitu cepat viral dan di share oleh para netizen sehingga menimbukan suasana menjadi panas. Anuttama Dasa juga menolak tuduhan bahwa organisasinya melakukan aktivitas yang dianggap ilegal di Indonesia. Berita ISKCON Hare Krishna berharap bukti dari tuduhan-tuduhan tersebut disampaikan untuk ditindaklanjuti, jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengharapkan dialog untuk kebaikan bersama. Sejumlah kelompok dan lembaga pemerhati Hindu belakangan gencar menyuarakan tentangan terhadap kegiatan dan keberadaan gerakan Hare Krishna, International Culture of Krishna Consciousness di Indonesia. Adapun pijakannya, karena dalam AD/ART PHDI, ada kewajiban PHDI untuk mengayoman sampradaya, badan, organisasi, yayasan yang bernafaskan Hindu.

  • Nah, jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi status orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu.
  • Jika nantinya dari Kejaksaan Agung melalui tim pakem negara menyatakan, bahwa Hare Krishna masih dilarang, maka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai bahwa urusan Hare Krishna sudah kelas.
  • Beberapa organisasi masyarakat Hindu diantaranya Swastika Bali, Cakrawayu, Puskor Hindunesia, dan Sandhi Murti menggelar rapat bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali terkait polemik aliran Hare Krishna dan International Culture for Krishna Consciousness yang tengah viral di media sosial.

Namun jika tidak, Sukahet menegaskan agar pihak yang mengikuti aliran itu agar tidak melakukan kegiatan diluar asram, tidak memprovokasi masyarakat dan siap menerima konsekuensi di masyarakat adat Bali. Nah jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi condition orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu. DPRD Bali keluarkan sikap resmi atas polemik keberadaan ajaran Hare Krishna dan Sampradaya lainnya. DPRD Bali rekomendasikan bubarkan Hare Krishna kalau melanggar ketertiban umum dan ganggu kegiatan umat Hindu di desa adat seluruh Bali.

Jalan Utama Ke Wisata Guci Ambles, Pengunjung Disarankan Ambil Jalur Alternatif.

Memang sangat susah mencari kebenaran di zaman kali tapi jangan sampai dibingungkan. Ketua PHDI Bali, Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana menjelaskan, pada pertemuan tanggal 22 Juli 2020 lalu dia bersama dengan tim mediasi PHDI Bali sudah menampung seluruh aspirasi masyarakat dan PHDI Bali sudah menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Adapun langkah yang telah dilakukan PHDI Bali selama ini, yakni menyurati Kejaksaan Agung untuk menanyakan standing Keputusan Melarang Hare Krishna pada tahun 1984 tersebut apakah masih berlaku atau tidak.

Polemik mengenai keberadaan aliran Hare Khrisna berujung pada aksi unjuk rasa untuk meminta pelarangan ajaran ini di Bali. Menanggapi hal itu, International Society for Krishna Conciousnes atau Masyarakat Kesadaran Krishna sebagai organisasi yang menaungi memberikan penjelasan.

Pemancing Yang Hilang Di Pantai Mimba Karangasem Bali Hanya Ditemukan Alat Pancingnya.

Ketut Sudiana, mengatakan, sesuai usul dan saran yang disampaikan para bendesa maupun pengurus PHDI di Kota Denpasar, sepakat untuk menolak adanya aksi damai yang akan dilakukan terkait dengan Hare Krishna. Kemudian disepakati untuk membuat aturan, khususnya di desa adat akan dibuat pararem terkait pengaturan sampradaya. ” Kami dari MDA mengimbau krama adat supaya tidak ada kegiatan aksi damai atau trial. Yang kedua, baru saja Pak Gubernur membuka brand-new regular untuk pariwisata di tingkat nasional. Ini yang kami khawatirkan ada dampak negatifnya ketika ada kegiatan demonstration, itu memberi kesan yang kurang bagus terhadap new typical di Bali,” katanya. Jika nantinya dari Kejaksaan Agung melalui tim pakem negara menyatakan bahwa Hare Krishna masih dilarang, maka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai bahwa urusan Hare Krishna sudah kelas.

Kedua, PHDI Bali juga sudah menyurati Dirjen Bimas Hindu berkaitan dengan masukan dari masyarakat terkait dengan buku pelajaran Agama Hindu yang berisi ajaran Hare Krishna yang tidak sesuai dengan ajaran agama Hindu di Bali. Sesuai dengan hasil keputusan rapat bersama tersebut, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Nyoman Kenak, dan Bendesa Madya MDA Kota Denpasar, A.A. Ketut Sudiana, meminta masyarakat khususnya umat Hindu di Kota Denpasar untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan seperti demo atau aksi damai. Seperti diketahui, belakangan beredar pesan atau ajakan di media sosial tentang rencana aksi damai menolak Hare Krishna, Senin, 3 Agustus 2020. Kegiatan pengerahan massa dinilai akan mengganggu kondusifitas di Kota Denpasar, terlebih saat ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. ” Rapat gabungan memunculkan tim mediasi, komunikasi dan kordinasi terkait polemik HK di Bali. Masukan-masukan yang kita verifikasi dan kumpulkan sudah dibawa ke pusat tanggal 30 Juli dengan langsung menghadap dan diterima pak Wisnu,” kata Sudiana. Dengan cara ini, Srila Prabhupada membedakan Kesadaran Krishna sebagai sebuah ke-universal-an, budaya dan gerakan spiritual yang dapat berdiri sendiri, sebuah bentuk Sanatana Dharma Veda yang terlepas dari kelompok agama tertentu dan perbedaan budaya. Namun, ia masih menceritakan bagaimana pastinya ada orang India dan Hindu memiliki hubungan dengan apa yang disajikan dalam gerakannya.

Lebih lanjut, Prof Sudiana juga mengimbau semua pihak yang menyampaikan masukan agar menghindarkan hujatan dan kata-kata yang mendiskreditkan dan tetap shanti, walaupun ada perbedaan pandangan soal-soal tertentu tentang agama Hindu. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua PHDI Provinsi Bali, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si yang berlangsung dari Pukul 14.00 sampai 17.00 Wita ini, tercatat menghasilkan beberapa keputusan selain mengagendakan pemanggilan terhadap ISKCON dan Hare Krishna untuk mengklarifikasi polemik yang viral di Medsos. Sebelum tahun 1984 dan tahun ini dan ini yang lebih parah daripada yang dulu.

Jika nantinya dari Kejaksaan Agung melalui tim pakem negara menyatakan, bahwa Hare Krishna masih dilarang, maka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai bahwa urusan Hare Krishna sudah kelas. Nah, jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi status orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu. Beberapa organisasi masyarakat Hindu diantaranya Swastika Bali, Cakrawayu, Puskor Hindunesia, dan Sandhi Murti menggelar rapat bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali terkait polemik aliran Hare Krishna dan International Culture for Krishna Awareness yang tengah viral di media sosial. Kenapa saat menyebarkan bhakti sri krishna Para bhakta mengatakan mereka bukan menyebarkan agama hindu.

Itu karena sanatana dharma bukan kepercayaan tapi kenyataan yang universal. Ajaran sri krishna bukan hindu, bukan juga mlecha, mengakui otoritas weda. Weda bukan hindu bukan juga mlecha, tpi kebenaran mutlak, berlaku untuk semua.